BERDIKARI – Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I), Letnan Jenderal (Letjen) TNI Kunto Arief Wibowo kunjungan kerja ke Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Minggu (1/6/2025).
Kedatangan jenderal bintang tiga itu dalam rangka meninjau langsung lokasi yang direncanakan sebagai tempat pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) 846.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Muratara, H. Junius Wahyudi, yang mewakili Bupati H. Devi Suhartoni, menyampaikan dukungan penuh atas rencana pembangunan satuan teritorial ini.
“Pemerintah Kabupaten Muratara sangat menyambut baik dan mendukung penuh pembangunan Batalyon Teritorial 846 di wilayah kami,” kata Junius Wahyudi.
Menurutnya, ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem pertahanan negara, serta menjadi peluang besar bagi percepatan pembangunan dan peningkatan keamanan di daerah.
“Kami siap memfasilitasi dan berkolaborasi aktif dengan jajaran TNI dalam setiap tahap proses pembangunan ini,” ujarnya.
Beliau juga menambahkan bahwa kehadiran BTP 846 di Kabupaten Muratara bukan hanya untuk kepentingan pertahanan semata.
Tetapi juga akan memberikan dampak positif dalam aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur bagi masyarakat setempat.
Sementara itu, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo menyampaikan apresiasi atas dukungan dari Pemerintah Kabupaten Muratara.
Menurutnya, pembangunan BTP 846 merupakan bagian dari upaya TNI dalam mendekatkan sistem pertahanan dengan masyarakat serta menjamin keamanan kawasan yang dinilai strategis secara geografis.
“Kami sangat mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Muratara dalam mendukung program strategis nasional ini,” katanya.
Ia menambahkan, pembangunan Batalyon Teritorial 846 di wilayah ini memiliki nilai strategis, baik dari sisi pertahanan maupun pemberdayaan masyarakat.
“Sinergi antara TNI dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan pertahanan negara yang kokoh dan partisipatif,” katanya.
Kunjungan kerja ini juga menjadi bagian dari penilaian teknis terhadap kesiapan lokasi, sekaligus untuk memperkuat koordinasi antara institusi TNI dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. (rls/aan/mat)
