BERDIKARI – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mengikuti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2025 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui zoom meeting, Selasa (22/4/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau kembali implementasi program pencegahan korupsi yang telah berjalan.
Selain itu, memperkuat komitmen bersama antara pemerintah daerah dan KPK dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam rapat daring tersebut, hadir jajaran pejabat Pemkab Muratara termasuk Bupati, Sekda, Inspektur, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dari pihak KPK, hadir Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II yang memaparkan capaian, tantangan, dan strategi perbaikan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah.
Bupati Muratara, H Devi Suhartoni dalam arahnya menyampaikan komitmen penuh untuk mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi.
“Kami terus berupaya melakukan perbaikan sistem dan memperkuat pengawasan internal agar tata kelola pemerintahan di Muratara semakin baik,” ujarnya.
KPK menyoroti beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian, antara lain perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pendapatan daerah, serta penataan manajemen ASN yang lebih transparan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan Pemkab Muratara dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam mendukung upaya pencegahan korupsi demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (Sis/Mat)
