BERDIKARI – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Alamudi membantah soal dugaan penyelewengan anggaran sewa kantor.
Sebelumnya beredar kabar anggaran sewa rumah tokoh (ruko) yang dijadikan sebagai kantor dinas tersebut diduga di-mark up.
Alamudi menegaskan kabar tersebut hoaks atau berita bohong.
“Berita itu sangat sangat tidak benar,” katanya kepada wartawan, dikutip KoranBerdikari.com, Jumat (11/4/2025).
Ia memastikan pembayaran sewa ruko kantor Dinas Kominfo Kabupaten Muratara sudah sesuai aturan.
Sewanya dibayar langsung ke rekening pemilik ruko termasuk pajak PPH dan PPN.
Hal itu sudah sejak 3 tahun lalu Dinas Kominfo Muratara menyewa ruko tersebut.
Nominal harga sewanya tidak ada perubahan selama 3 tahun tersebut.
“Sewa gedung itu diawal tahun 2024 masih zaman kepala dinas sebelumnya, bukan zaman saya menjabat,” kata Alamudi.
“Jadi tuduhan itu tidak masuk akal. Selain itu anggaran benar-benar dibayar sesuai DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran),” tambahnya.
Alamudi mempersilakan untuk bertanya langsung kepada pemilik ruko terkait harga yang dibayarkan oleh Dinas Kominfo Muratara.
“Silakan tanya kepada pihak penyedia sewa gedung kalau mau tahu yang sebenar-benarnya,” ujar Alamudi. (*)
