BERDIKARI – Wakil Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), H Junius Wahyudi mengukuhkan Ketua TP PKK dan melantik pengurus TP PKK masa bhakti 2025-2030.
Pelantikan pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) tersebut berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Muratara, Rabu (12/3/2025).
Ketua TP PKK Kabupaten Muratara, Hj Rita Suryani mengucapkan selamat kepada anggota kepengurusan TP PKK tingkat kabupaten masa bhakti 2025-2030.
“Kami berharap kepada saudara-saudari sekalian untuk menjalankan amanah dengan bersungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab,” ucapnya.
Ia juga berharap tanggung jawab itu dapat dijalankan dengan baik, dengan menyukseskan implementasi 10 program pokok PKK, pemberdayaan keluarga sesuai wilayah kerja hingga ke tingkat desa.
“Pentingnya berkoordinasi dengan berbagai organisasi khususnya dengan instansi-instansi Pemerintah Kabupaten Muratara.
Supaya bisa membantu menjalankan kegiatan dan terlaksananya 10 program pokok PKK dan juga kita bisa melaksanakan apa yang telah menjadi program dari pemerintah pusat,” kata Rita Suryani.
Anggota DPRD Provinsi Sumsel dari PDI Perjuangan itu menambahkan, peran perangkat daerah juga sangat penting untuk memberikan support bimbingan dukungan kepada tim penggerak PKK.
Sementara itu, Wakil Bupati Muratara, H Junius Wahyudi menyampaikan tujuan dari PKK adalah terwujudnya keluarga sejahtera untuk menuju masyarakat madani.
Adalah masyarakat yang maju, mandiri demokrasi partisipatif, dan sadar hukum.
Dengan visi tersebut, setiap keluarga disadarkan akan perannya untuk ikut mewujudkan agar terpenuhi kebutuhan dasar manusia setiap anggota keluarga.
Baik secara material sosial, mental, dan spiritualitas, sehingga mereka dapat hidup layak.
“Kedepannya harapan kami untuk segera memantapkan program, mempelajari aturan-aturan terkait dengan pedoman kerja tentang program kerja PKK,” pintanya.
Yudi juga meminta TP PKK memberdayakan UMKM di setiap desa, serta menyamakan program kerja TP PKK dari tingkat desa sampai kabupaten dengan instansi terkait.
Dengan begitu, maka akan terwujudnya persepsi yang sama, sehingga terciptanya kerjasama yang harmonis baik dari TP PKK kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa dan juga instansi terkait.
“Kepada masing-masing OPD terkait kami harapkan juga untuk ikut terlibat dalam menyelaraskan program pemberdayaan kesejahteraan keluarga dengan memberikan dukungan agar 10 program PKK dapat berjalan dengan baik,” ujarnya. (*)
