BERDIKARI – Gagasan mengenai pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai pro dan kontra.
Gagasan tersebut kembali mencuat usai Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal itu.
Ia menyinggung itu pada puncak Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).
Pakar hukum tata negara, Herdiansyah Hamzah mengatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD justru menimbulkan mudarat.
Menurut Herdiansyah, sistem pilkada langsung oleh rakyat saat ini telah membuka ruang publik agar bisa mengontrol dan mengawasi elit politik.
“Kalau dikembalikan ke DPRD itu bagi saya sama saja dengan ruang tertutup,” kata Herdiansyah, dilansir dari TEMPO.
Dia mengatakan ruang tertutup justru membuat kepemimpinan daerah bekerja tidak transparan.
Hal ini justru menyuburkan politik transaksional apabila tidak ada partisipasi publik karena pemilihan diambil alih DPRD.
Di samping itu, pilkada di tangan DPRD juga menyuburkan politik dinasti.
“Tawar-menawarnya makin kental,” ujar Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ini.
Herdiansyah mengatakan pilkada oleh DPRD merupakan upaya untuk melanggengkan kekuasaan kelompok oligarki.
Sebab mereka akan lebih mudah mempertahankan kekuasaan apabila skema politik dikembalikan kepada DPRD.
“Mereka tidak perlu mengeluarkan biaya, kemudian kekuasaan mereka yang kontrol.
Jadi, akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk melanggengkan kekuasaannya,” ujar Herdiansyah.
Padahal, kata dia, pemilihan secara langsung adalah satu-satunya cara untuk melancarkan kritik dan penghakiman terhadap pemimpin yang lalai menjalankan amanah rakyat.
Menurut dia, biaya pilkada yang mahal bukan alasan mengembalikan pilkada ke DPRD.
Ia menuturkan biaya mahal selama ini bukanlah penyelenggaraan, tetapi lebih kepada kontestasi yang banyak menghabiskan biaya politik.
“Untuk itu, jawaban persoalan ini seharusnya lebih diarahkan dalam upaya perbaikan pengelolaan pemilu (electoral management),” katanya. (*)
